Korupsi dalam Kaitannya dengan Kesehatan Masyarakat Muslim Indonesia (Bagian II)

craftsmen-3094035_1920

Tulisan ini merupakan tulisan lanjutan dari artikel sebelumnya yang berjudul “Ketika Kita Terbiasa dengan Praktik Korupsi”. Untuk membaca tulisan pertama, silakan baca di sini

***

Benarkah kita, yang sama sekali awam terhadap percaturan politik tanah air ini, bisa turut andil dalam mengentaskan praktik korupsi di negara ini? Benarkah bisa? Bahkan wewenang kebijakan dan hukum pun kita tak pegang.

 

Kita kebanyakan hanyalah rakyat biasa. Sehari-hari disibukkan dengan bagaimana memenuhi kebutuhan ekonomi diri keluarga. Jika masih berstatus pelajar, kita sibuk belajar, beribadah, sembari memperhatikan gaya hidup masa kini agar tak dibilang ketinggalan jaman. Di samping itu, tentunya bagi sebagian pelajar ada yang sibuk mengejar nilai, dengan cara berbagai cara, agar nilai yang tertera di ijazah memuaskan.

 

Bagi kaum pekerja, apapun profesinya, kita sibuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membayar cicilan, sembari menabung untuk hari tua. Setelah lelah bekerja, kita mencari hiburan yang tersedia di mana-mana. Pusat perbelanjaan dan tempat wisata menjadi langganan jalan-jalan tiap akhir pekan. Kalau tidak sempat, hiburan murah tersedia di kotak ajaib bernama televisi. Ia mengajak kita untuk berjoged, menyanyi, bercanda, atau larut dalam kisah sinetron stripping.

 

Atau kalau tak berminat dengan hiburan semacam itu, pergi saja ke depan layar komputer atau gadget, sambungkan dengan jaringan internet, dan kita akan menemukan kesenangan dengan browsing atau bersosialisasi di jejaring sosial. Di situ kita akan beralih jadi publik maya yang bebas berbicara dan menulis apa saja. Jika pengecut, silakan mengeluh, menghujat dan menyerapah atas nama anonim.

 

Melihat situasi macam begini, benarkah kita benar-benar turut andil dalam mengikis kasus korupsi di negara ini?  Jawabannya ialah: Ya. Karena kita punya modal besar sebagai suatu masyarakat Muslim yang besar di negeri ini. Sisanya, masyarakat Indonesia merupakan umat beragama non Islam yang pasti juga sepakat bahwa praktik korupsi harus dicela dan sebisa mungkin dihindari.

 

Tentunya, setiap agama memerintahkan penganutnya untuk berbuat kebaikan dan melarang untuk berbuat kerusakan. Tidak ada satu pun agama yang memerintahkan peganutnya untuk melakukan tindak korupsi. Terutama Islam, menggenggam ajarannya berpotensi membawa rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil alamin).

 

Pernyataan ini bukan sekadar teori agama belaka, tetapi merupakan fakta, jika saja tiap-tiap dari kita mengamalkan ajaran yang tertera dalam Al-Quran.

 

Mari sejenak membaca kisah berikut ini: Pada suatu hari, Pak Badu ditunjuk sebagai panitia lomba 17 Agustusan. Ia bertugas mengumpulkan iuran dari warga. Uang pun terkumpul, dan Pak Badu beserta jajaran panitia bertanggung jawab mengalokasikan dana dari warga tersebut, untuk kebutuhan lomba. Di tengah-tengah persiapan lomba, Pak Badu merasa bahwa upah yang nanti didapatnya tidak sesuai dengan tenaga dan pikirannya untuk mensukseskan lomba.

 

Tanpa ada pemberitahuan kepada siapapun, ia tiba-tiba merasa pantas untuk mengambil sebagian uang lomba barang seperak dua perak. Seusai lomba, kelihatannya tidak ada masalah dari perbuatannya.

 

Meski warga yang menang lomba menerima hadiah alakadarnya, tapi kelihatannya mereka senang. Toh uang yang diambil tempo hari hanya sebagian kecil saja. Jikapun ketahuan, warga pastinya maklum, karena si bapak sudah didaulat menjadi panitia teladan yang tanggap memenuhi kebutuhan peserta lomba. Lihatlah, lomba pun berjalan lancar dan menghibur.

 

Pak Badu pun mulai terbiasa. Jika ada acara-acara warga, ia selalu bersemangat dan menyodorkan diri ikut serta sebagai penggalang dana. Singkat cerita, Pak Badu menjadi kaya raya. Ia sering bersedekah dan membangun Musala di kampungnya. Ia juga sesekali mengisi ceramah dalam acara pengajian ibu-ibu.

 

Tahukah tentang hukum tarik menarik? Ialah hukum di mana seseorang yang memiliki kecenderungan serupa, akan berkumpul dengan orang yang sama dengannya. Pak Badu semakin banyak memiliki teman yang sepikiran dengannya. Karenanya, ia pun mulai terlibat dalam proyek penggalangan dana yang lebih besar lagi. Niatnya berbelok. Bukan lagi sebagai relawan, tapi sebagai pengumpul receh dari proyek. Ia pun semakin lihai melihat peluang mencatut uang.

***

Disadari atau tidak, masing-masing dari kita merupakan bagian dari masalah dan otomatis berpeluang untuk mengambil peran penyelesaian. Sempat saya singgung dalam prolog, perihal tindak korupsi yang berpotensi dianggap lumrah di negeri ini. Menyadari hal ini, sungguh menggelisahkan saya. Jangan sampai, perkara paling merusak macam korupsi dianggap hal biasa di pikiran kita semua. Lalu kita tak mau ambil pusing. Lebih baik memikirkan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari daripada ikut mengurusi masalah korupsi, padahal kita sedang terlibat dalam praktik korupsi.

 

Tindak korupsi dimulai dari sikap membohongi diri sendiri. Jangan dulu jauh-jauh menatap kepada sistem pemerintahan pusat yang katanya bobrok akibat korupsi. Cobalah mulai berkaca pada diri. Adakah kita termasuk golongan yang mengidap penyakit moral, yakni terbiasa memaklumi perilaku korupsi, karena pertimbanga keuntungan diri. Atau jangan-jangan kita merupakan pelaku yang masih “beruntung” karena belum ketahuan belangnya.

 

Jangan biarkan orang-orang macam Pak Badu berkeliaran di sekitar kita, jangan pula terinspirasi untuk mengikuti jejak langkah Pak Badu. Kelihatannya ia baik baik saja. tetapi sebenarnya ia tengah mengidap penyakit moral yang kronis: korupsi.

 

Jangan pula, kita yang mengaku masyarakat antikorupsi segera merasa diri sok suci. Coba berkaca lagi, jangan jangan kita yang marah dan menentang perilaku korupsi bukan karena menyadari betapa buruknya perilaku tersebut. Tetapi kita marah karena tak kebagian “kue” hasil suap dan korupsi.

 

Suatu sore, ketika membaca koran Kompas edisi Minggu, 13 Oktober 2013, saya menemukan informasi tentang studi penting dari Valdesolo dan DeSteno (2008). Mereka mencoba meneliti bagaimana manusia mengembangkan kemunafikan moral, ketika ia menilai kesalahan yang dilakukannya (atau dilakukan kelompoknya) “lebih dapat diterima” daripada hal sama yang dilakukan orang (kelompok) lain.

 

Singkatnya, Valdesolo dan DeSteno mengembangkan situasi eksperimental di mana individu dihadapkan pada dilema antara kepentingan diri da kepentingan orang lain. Dari penelitian tersebut, diambil beberapa kesimpulan, yang salah satunya menyatakan bahwa perilaku “tidak fair” lebih dapat diterima bila dilakukan diri sendiri daripada ketika dilakukan oleh orang lain. Tetapi, ketika individu dihadapkan pada situasi yang kompleks, sikap munafik yang membenarkan diri sendiri cenderung menurun.

 

Masyarakat biasa, retan mengambil keuntungan bagi diri sendiri. Apalagi ketika masyarakat betul-betul dihadapkan pada tuntutan bertahan hidup. Kita bisa jadi terbiasa cenderung mencari yang menguntungkan diri, sekaligus membenarkan perilaku yang menguntungkan diri itu, tanpa mau mengakui banwa perbuatan tersebut benar-benar buruk. Psikolog Kristi Poerwandari menyebutnya “kemunafikan moral”.

 

Kita pun jadi mengerti, ketika orang duduk di kekuasaan, makin terbukalah peluang memanfaatkan semua sumber daya dan kekuasaannya untuk menguntungkan dirinya, keluarganya, dan teman-teman kelompoknya. Kita pun mulai memaklumi kebohongan, pembodohan, rekayasa, dan rasionalisasi pembenaran diri, jika kita bagian dari orang-orang yang diuntungkan. Makin rentanlah munculnya koruptor baru yang tampil dengan kebohongan, kecurangan, dan kemunafikan sempurna (Poerwandari, rubrik Konsultasi Kompas Edisi Minggu, 13 Oktober 2013).

 

Dari sudut pandang psikologi, perilaku ini masuk kategori kecenderungan alamiah. Selain membawa potensi kebaikan, manusia juga membawa potensi kejahatan. Jika kita mengikuti kebaikan, akan sehat dan bahagialah jasmani dan rohani kita. Tetapi, jika melakukan hal sebaliknya, yakni mengikuti potensi kejahatan, niscaya kita akan mendapatkan hal yang sebaliknya.

 

Mari kita perhatikan sejenak firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 168: “Wahai manusia, makanlah barang yang halal dan baik yang ada di bumi, dan janganlah kamu mengikuti jejak-jejak setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang terang bagi kamu.”

 

Barang-barang dan makanan hasil korupsi berstatus haram. Sekalipun menurut hukum makanan tersebut berlabel halal, tetapi jika didapatkan dari jalan yang tidak halal seperti mencuri, merampok, menipu, menyuap maupun korupsi, maka otomatis barang atau makanan tersebut menjadi haram. Al-Quran mengakui adanya hubungan antara jasmani dan rohani manusia. Tak sangsi lagi bahwa makanan memegang peranan penting dalam pembentukan watak, dan bahwa kekuatan batin dan otak itu amat dipengaruhi oleh jenis makanan (Bachrun, 1979: 88-89).

Jika makanan haram tersebut masuk ke dalam tubuh kita, keluarga, dan orang-orang terdekat kita, lalu menjadi daging dan darah, maka otomatis jasad kita pun menjadi haram. Begitulah jika kita cenderung mengikuti potensi kejahatan (mengikuti langkah-langkah setan). Orang yang mementingkan perkara lahiriyah (kapitalis), tetapi tidak acuh tak acuh terhadap kesucian batin berpeluang menyakiti jiwa dan raganya dengan melakukan tindak korupsi. Pada akhirnya, tak akan ada lagi keberkahan dan keselamatan, kecuali bgi orang-orang yang bertaubat.

 

Perbuatan baik bukan sebuah antidote dari perbuatan yang tidak baik, tapi supaya yang tidak baik itu tidak terlalu kelihatan buruk keadaannya. Begitulah pernyataan yang diungkapkan Samuel Mulia dalam rubrik Parodi Kompas edisi minggu, 13 Oktober 2013. Itu kenapa senantiasa ada ucapan klise “Namanya juga manusia”.

 

Tak heran jika Jalaludin Rakhmat menyebut umat Islam belum jadi kekuatan moral. Padahal orang islam di Indonesia merupakan mayoritas. Dari segi ritual, menurut Jalal, kita melihat kesadaran beragama seakan makin meluas, tetapi dari segi sosial tidak terlihat perbedaan dan perubahan yang berarti. Lalu, apa betul orang-orang yang salat itu tidak pernah melakukan kolusi dan korupsi? Betulkah orang berhaji itu tidak pernah merampas hak orang lain? Saya kira ada benarnya si Cepot, tokoh wayang golek, berkata bahwa STMJ bukan susu, telor, madu, jahe, tapi “salat terus maksiat jalan”. Kita bisa melihat kolusi dan korupsi jalan terus tanpa membuat pelakunya risi (Rakhmat, 1997: 150-151).

 

Menyadari potensi kerusakan yang ditimbulkan akibat korupsi, semua orang pun kemudian beramai-ramai merumuskan tentang bagaimana memberantasnya. Tentunya pemegang kebijakan selalu pasang mata dan telinga untuk mendengar rumusan, aspirasi, dan saran solusi tersebut. Tak ketinggalan para tokoh masyarakat, pemuka agama, dan ulama yang tak henti-hentinya mengatakan bahwa Al-Quran merupakan satu-satunya solusi permasalahan bangsa, termasuk penyelesaian kasus korupsi.

 

Kita sepakat, bahwa Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi masyarakat. Al-Quran sarat dengan hukum-hukum yang mengatur lahir, tumbuh, dan runtuhnya suatu masyarakat. Sebagian di antaranya telah disinggung di atas. Hukum-hukum itu—dari segi kepastiannya—tidak berbeda dengan hukum-hukum alam. Hukum-hukum itu dinamai oleh Al-Quran: sunnatullah.

 

Pada surah Al-Baqarah ayat 185 diterangkan mengenai kedudukan Al-Quran sebagai Furqan atau pembeda. Maksudnya adalah pembeda antara kebenaran dan kepalsuan (Bachrun, 1979: 97). Maka dari itu, Al-Quran berfungsi sebagai pemandu manusia, termasuk masyarakat Indonesia, untuk membedakan tindakan yang benar dan salah. Bukan hanya itu, Al-Quran juga menyuguhkan solusi atas permasalahan yang kita hadapi. Pun perihal korupsi. Pelakunya ibarat ulat yang menggerogoti dedaunan (kekayaan negara), merusak sistem pemerintahan. Padahal di dalam Al-Quran surah Al-A’raf ayat 56, Allah berfirman agar kita menjaga diri dari tindakan merusak.

 

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

 

Korupsi termasuk perbuatan merusak (corrupt). Koruptor termasuk kategori orang-orang yang melampaui batas dan ingkar kepada hari kiamat, sehingga Allah menyebut “celaka” kepada orang-orang yang berani melakukannya (Al-Maragi jilid 30, 1974: 104). Negeri Indonesia yang bergelimang harta, belum mampu mensejahterakan rakyatnya akibat merajalelanya tindak korupsi. Maka dari itu, korupsi merupakan masalah kemasyarakatan yang patut diperhatikan jalan penyelesaiannya.

***

Silakan baca tulisan selanjutnya, yang merupakan bagian penutup dari rangkaian artikel ini. Silakan baca tulisan penutup di sini.

 

Sumber Gambar Ilustrasi: dari sini

 

Satu respons untuk “Korupsi dalam Kaitannya dengan Kesehatan Masyarakat Muslim Indonesia (Bagian II)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s